Butuh Sanksi Hukum untuk Pengelola TPA Sampah Tak Normal

Etos Indonesia Desak DPR Gelar RDP Kasus Brigpol Fathurrahman, Tegaskan Keadilan Tak Boleh Dikorbankan
Sejumlah Tokoh Pastikan Dana Nasabah Bank DKI Aman, Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi
Pramono Ingin Wujudkan Jakarta Jadi Destinasi Olahraga Internasional
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Sejarawan: Memenuhi Kriteria, Tapi Perlu Konteks Sejarah
Menepi ke Rancabuaya: Petualangan Sepuluh Jam ke 'Swiss van Java' dari Rutinitas Jakarta
Transaksi Non-tunai KJP Plus Lewat EDC Bank DKI Dipastikan Lancar
PPPK Kemenag Tahap II, Cek Jadwal dan Lokasi Seleksi Kompetensi Teknis
Masinis Kereta Cepat Whoosh: Lulus Uji Internasional, SDM Lokal Pegang Kendali
Demokrat Desak Rotasi Camat dan Lurah di Jakarta, Hindari Fenomena 'Raja Kecil'
Camat-Lurah Ogah Tempati Rumah Dinas, DPRD DKI Minta Pemprov Bertindak Tegas

Peri Irawan

Jan 26, 2023

profesional? Bisa dibilang yang tidak profesional kepala UPDT TPA, Kabid Persampahan atau Kadis LH? Karena mereka yang memilih kepala UPTD TPA. Orang tidak ahli diserahi tugas berat.

Pada level lebih tinggi, semua itu yang salah kepada daerahnya, bupati/walikota. Karena tidak peduli dengan sampah dan TPA-nya. Kepala daerah bisa diseret ke ranah hukum/litigasi berdasar tuntutan lembaga lingkungan maupun class action warga sekitar (sesuai legal standing).

Kita butuh suasana baru yang mencerahkan agar persoalan sampah tidak berlarut-larut. Maka harus dilakukan penegakkan hukum pada pengelola TPA tidak normal, atau yang tidak mengolah sampahnya! Sudah waktunya kita berada pada era baru pengolahan sampah di Indonesia!* 21/01/2023. ***