Masalah Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Terus Berulang, Sering Longsor

Etos Indonesia Desak DPR Gelar RDP Kasus Brigpol Fathurrahman, Tegaskan Keadilan Tak Boleh Dikorbankan
Sejumlah Tokoh Pastikan Dana Nasabah Bank DKI Aman, Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi
Pramono Ingin Wujudkan Jakarta Jadi Destinasi Olahraga Internasional
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Sejarawan: Memenuhi Kriteria, Tapi Perlu Konteks Sejarah
Menepi ke Rancabuaya: Petualangan Sepuluh Jam ke 'Swiss van Java' dari Rutinitas Jakarta
Transaksi Non-tunai KJP Plus Lewat EDC Bank DKI Dipastikan Lancar
PPPK Kemenag Tahap II, Cek Jadwal dan Lokasi Seleksi Kompetensi Teknis
Masinis Kereta Cepat Whoosh: Lulus Uji Internasional, SDM Lokal Pegang Kendali
Demokrat Desak Rotasi Camat dan Lurah di Jakarta, Hindari Fenomena 'Raja Kecil'
Camat-Lurah Ogah Tempati Rumah Dinas, DPRD DKI Minta Pemprov Bertindak Tegas

Ida Farida

Aug 05, 2024

Pengelolaan sampah di TPST Bantargebang kembali disorot. Foto: KPNas

Kota Bekasi tentang Pengelolaan TPST Bantargebang tahun 2009, yang ditemukan adanya Badan Pengendali. Badan Pengendali berisi orang-orang unsur Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi. Badan Pengedali dapat meminta bantuan konsultan independent untuk melakukan audit lingkungan dengan biaya dibebankan kpeda DKI.

Belakangan dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) berdasar Perwali Kota Bekasi. Dalam Pasal 14.C PKS tahun 2016 dinyatakan: Tim Monev ditetapkan bersama oleh Para Pihak terdiri dari SKPD/UKPD terkait dengan pelaksanaan pengelohan sampah di TPST Bantargebang Kota Bekasi. Dalam bekerjanya Tim Monev tersebut menggunakan jasa konsultan. Biaya yang diperlukan dalam tugas Tim Monev dibebankan pada dana kompensasi.

Selain itu saluran aspirasi biasanya melalui Musrembang tingkat Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) empat kelurahan. Di sini pun dibentuk Sekber LPM. Forum dan institusi tersebut merupakan bentukan Pemkot Bekasi. Vested interest forum boleh jadi sekadar membicarakan tentang besaran dana kompensasi, cepat cair, dan proyek-proyek yang akan dikerjakan, tidak menekankan pada pentingnya perbaikan pengelolan sampah, pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup, dll.

Salah seorang yang menyoroti perlunya forum formal sebagai wadah aspirasi berbagai stakeholders dari Jakarta dan Kota Bekasi adalah Selamet Daroini. Ia sedang menyusun thesis tentang “Collaboration Governance Dalam Pengelolaan Sampah Jakarta di TPST Bantargebang Kota Bekasi”, di Universitas Nasional (Unas) Jakarta.

Selamet adalah mantan Direktur Eksekutif WALHI Jakarta, sekarang sebagai project manager Local Governments for Sustainability (ICLEI), Direktur Urban Justice Institut Indonesia Hijau, Bendahara Umum DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Ia adalah aktivis lingkungan dari organisasi besar, atau non-govermental organizations (NGOs).

Dalam risetnya, beberapa orang pakar jadi nara sumber yang tinggal di Jakarta. Sejumlah lembaga