Sugiyanto Sampaikan Surat Terbuka Kedua Terkait JIS

Potan Ahmad

Jul 21, 2023

Rp 4,5 triliun.

2. Diduga pendanaan pembangunan JIS dengan skema PMD multi years dari APBD DKI Jakarta Kepada PT. Jakpro senilai Rp 4,5 triliun tidak sesuai dengan Perda RPJMD 2017-2022 yakni tentang rencana pendanaan dengan skema KPBU.

3. Diduga terjadi penyimpangan dalam proses perencanaan desain pembangunan JIS. Artinya desain JIS tidak sesuai dengan konsep desain orisinal dari Konsultan desain asal Inggris Buro Happold.

4. Diduga terjadi penyimpangan pengunaan PMD Rp 4,5 triliun sebagai aset Pemprov DKI Jakarta yang dipisahkan dalam proses pembangunan JIS.

5. Diduga terjadi penyimpangan karena PT. Jakpro memenangkan tender kepada KSO Wika Gedung senilai Rp 4,085 triliun. Padahal penawaran dari KSO Adhi Karya hanya Rp3.782 triliun atau lebih murah Rp 302 miliar. Terkait hal ini perlu kami sampaikan pemberitan media online tempo.co pada, Rabu (19/7/2023) dengan judul berita,”Begini Jakpro, PT PP, dan PT Jaya Konstruksi Bersekongkol Memenangkan Tender Revitalisasi TIM Tahap III.” (https://metro.tempo.co/read/1749821/begini-jakpro-pt-pp-dan-pt-jaya-konstruksi-bersekongkol-memenangkan-tender-revitalisasi-tim-tahap-iii). Dengan demikian, maka patut diduga terjadi penyimpangan dan kolusi serta nepotisme dalam proses pengadaan barang/jasa pembangunan JIS termasuk proses lelang/tender kontraktor.

Atas uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami mengajukan surat terbuka kepada Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, dan Aparat Penegak Hukum atau APH (KPK, Kejaksaan, Kepolisian). Tujuan dari surat terbuka ini yakni, sebagaimana disebutkan pada uraian, “Perihal Tentang” dalam surat terbuka kami ini tersebut diatas.

Evaluasi kebijakan skema PMD Kepada PT. Jakpro Rp 4,5 Triliun dan audit total pembangunan JIS dengan auditor Independen PricewaterhouseCoopers dan audit total atas semua