Parkir Liar Renggut Triliunan dari Jakarta! DPRD Dorong Pembentukan BUMD Parkir

Ida Farida

Jun 30, 2025

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Mujiyono. Foto: dok. DRPD DKI Jakarta

KOSADATA – Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat parkir liar di Jakarta ditaksir mencapai angka triliunan rupiah. Kondisi ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengambil langkah strategis untuk menertibkan sistem perparkiran di Ibu Kota.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menyatakan bahwa pembenahan menyeluruh terhadap sistem parkir mutlak diperlukan. Salah satu yang tengah dikaji ialah revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran.

“Menangani parkir liar di Jakarta membutuhkan strategi komprehensif yang berfokus pada penegakan hukum yang tegas,” ujar Mujiyono dilansir laman resmi DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Juni 2025.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu menegaskan, salah satu fokus revisi adalah penguatan aturan terkait penetapan tarif parkir yang selama ini dinilai menjadi celah besar kebocoran PAD. Ia menilai regulasi yang lebih kuat akan memberi dasar hukum yang jelas dalam upaya penertiban.

Dukungan terhadap sistem pembayaran non tunai, seperti QRIS, juga disuarakan oleh Mujiyono. Menurutnya, digitalisasi transaksi akan mengurangi potensi kebocoran dan memperkuat transparansi pengelolaan parkir.

“Selain itu, sediakan kantong parkir resmi yang terintegrasi dengan transportasi umum, seperti gedung parkir atau fasilitas park and ride,” imbuhnya.

Tak hanya revisi regulasi, Mujiyono juga mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus parkir. Ia menilai keberadaan BUMD Parkir dapat menjadi instrumen penting dalam menertibkan parkir liar dan