Ubah Citra Kota Santet jadi Kota Internet, DPR Apresiasi Strategi Banyuwangi

KOSADATA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi upaya pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan pariwisata. 

Selama sepuluh tahun terakhir ini, kata Hetifah, Kabupaten Banyuwangi menurutnya menunjukkan upaya yang serius untuk mengembangkan pariwisata, terutama pariwisata berbasis budaya lokal, sebagai salah satu sektor pembangkit pertumbuhan ekonomi.

Bahkan, Banyuwangi berhasil mengubah citranya, dari “kota santet” menjadi “kota internet”. Banyuwangi menawarkan berbagai daya tarik seperti keindahan alam, budaya dan tradisi, seni dan kerajinan, kuliner, serta ekowisata. 

Menurutnya, keberhasilan Banyuwangi tercermin melalui investasi dalam infrastruktur, diversifikasi produk kreatif dan produk wisata, promosi yang intensif, serta penghargaan dan pengakuan yang diterima.

Dia menegaskan, Banyuwangi berhasil menarik perhatian wisatawan dari dalam dan luar negeri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui sektor pariwisata.

“Hasil pertemuan kami dengan Pemkab dan pegiat pariwisata di Banyuwangi, mencatat beberapa kiat dan strategi pengembangan pariwisata yang patut dicontoh oleh daerah lain,” ujar Hetifah dalam keterangan persnya, belum lama ini.

Keberhasilan Kabupaten Banyuwangi, ungkap Hetifah, salah satunya karena ada kepemimpinan berkelanjutan, visi yang jelas, serta kolaborasi antar instansi terkait. Sejak sekitar duabelas tahun ini, Pemkab Banyuwangi mengembangkan visi membangun budaya lokal, pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan visi yang jelas, yaitu “keberpihakan kepada masyarakat lokal”. 

“Komitmen ini juga didukung para pemimpin instansi di Banyuwangi, sehingga menggerakkan perangkat birokrasi sebagai penggerak berbagai program pariwisata dengan menggandeng masyarakat,” katanya. 

Kedua, adanya dukungan sejumlah aturan atau regulasi yang berpihak kepada kearifan lokal, tradisi dan budaya, yang antara lain diwujudkan melalui kebijakan tata ruang dan tata bangunan, serta penguasaan lahan yang adil, sehingga masyarakat tetap terlibat dalam pengembangan