Susunan Penguasa Lembaga Negara

Sementara posisi menteri lainya juga dikuasai oleh partai politik sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Hal tersbut sudah menjadi baku dalam pemerintahan rezim reformasi, walaupun hal tersebut tidak sejalan dengan UUD 1945.

Sikap partai dan pemerintah tersebut tentu sangat mempengaruhi suhu politik, hukum, dan perekonomian, dikarenakan lembaga negara yang dikuasai akan menciptakan kegaduhan yang begitu besar, disamping itu para buzzer partai dan pemerintah akan bergerak cepat membuat opini-opini untuk mendapatkan simpati dari rakyat yang tidak pro terhadap partai maupun pemerintah. Akibat ulah pemerintah dan partai tersebut kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara, tidak dituntaskan sesuai dengan hukum yang berlaku, sementara kerugian keuangan negara yanag ditimbulkan dibebankan kepada seluruh rakyat melalui pemungutan pajak seperti kasus;

Korupsi Rp 349 triliun di Kemenkeu

Kasus import emas batangan Rp 47,1 triliun

Kasus pembelian emas 7 ton senilai Rp 2.7 triliun

Kasus pengadaan Helikopter di Mabes Polri senilai Rp 2.5 triliun

Kasus ilegal tambang emas

Kasus ilegal tambang nikel

Kasus ilegal tambang batubara

Kasus ilegal loging

Kasus Pembunuhan Brigadir J

Kasus Satgas Merah Putih ditubuh Polri

Kasus 303

Kasus indikasi Korupsi di BIN

Kasus korupsi Kominfo

Kasus kebocoran rahasia OTT di KPK

Kasus 1000 Bus way

Kasus korupsi Sumber Waras

Kasus Formula E

Kasus Kereta Cepat

Kasus Pembangunan DP 0%

Dst

Kasus-kasus diatas Penanganan sengaja dilakukan dengan lambat, karena berhubungan erat dengan politikus, sebahagian menunggu perkembangan Capres Tahun 2024, kasus diatas menciptakan pertarungan antar lembaga negara, demi keinginan penguasa lembaga negara tersebut, sebahagian kasus dibeberkan kepada masyarakat melalui buzzer dengan harapan mendapat dukungan, bila kasus tersebut mendapat dukungan maka akan segera ditindaklanjuti, namun penuntasannya tidak dilakukan secara serius sebab penuntasannya harus sesuai dengan pesanan siapa saja