MITI Desak Transparansi Pengelolaan Danantara

KOSADATA — Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto, mengkritik keras insiden pengusiran wartawan dari acara pengarahan Presiden Prabowo Subianto kepada lembaga Danantara, Senin, 28 April 2025. Acara yang digelar secara tertutup di Town Hall Danantara itu, menurut Mulyanto, menandai kemunduran dalam prinsip keterbukaan informasi publik.

“Harusnya pemerintah memberi akses seluas-luasnya kepada media untuk meliput acara tersebut. Media adalah representasi masyarakat. Mereka berhak tahu apa yang akan Presiden lakukan terhadap Danantara,” ujar Mulyanto melalui keterangan tertulis, Selasa, 29 April 2025.

Mulyanto menilai, sebagai institusi publik yang mengelola aset negara dalam skala jumbo, Danantara justru semestinya menjadi objek pengawasan publik yang ketat. Penutupan akses bagi jurnalis, kata dia, berisiko memunculkan kecurigaan dan persepsi buruk atas transparansi lembaga tersebut.

Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang meminta evaluasi menyeluruh terhadap 844 entitas BUMN, termasuk anak dan cucunya. Namun ia mengingatkan, arahan itu jangan berhenti di ruang pidato belaka.

"Aset yang dikelola Danantara ini luar biasa besar, mencapai satu triliun dolar AS. Arahan Presiden jangan hanya jadi retorika. Harus ada tindakan konkret," ujarnya.

Mulyanto mengutip serangkaian kasus korupsi di tubuh BUMN sebagai latar pentingnya pengawasan: Rp 195 triliun di PT Pertamina, Rp 300 triliun di PT Timah, belum termasuk kasus lain di Asabri, Jiwasraya, hingga Garuda. Menurutnya, ini bukan sekadar kerugian korporasi, tapi kejahatan terhadap keuangan negara.

“Jangan sampai aset satu triliun dolar AS itu diposisikan murni sebagai aset korporasi, sehingga jika terjadi kerugian dianggap sebagai risiko bisnis belaka. Harus tetap bisa diaudit BPK, diperiksa KPK,