Kejar Opini WTP, Rano Karno Instruksikan SKPD-BUMD Tuntaskan Temuan BPK

KOSADATA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat langkah perbaikan tata kelola keuangan demi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memimpin langsung Forum Pembahasan Tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI dan Usulan Jurnal Koreksi LKPD Audited Tahun 2024 di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa, 29 April 2025.

Dalam forum tersebut, Rano yang didampingi Sekretaris Daerah Marullah Matali beserta jajaran, menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut temuan pemeriksaan. 

"Saya berterima kasih atas ruang diskusi yang diberikan BPK RI. Upaya ini bagian dari komitmen bersama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar Jakarta menjadi kota global yang transparan dan akuntabel," ujar Rano dalam sambutannya.

Rano Karno juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah dan BUMD untuk segera menyusun tanggapan atas temuan BPK dan menuntaskan tindak lanjut paling lambat 2 Mei 2025. Ia meminta agar seluruh proses pemulihan maupun penyetoran ke kas daerah diselesaikan tanpa penundaan. 

“Segera lakukan pembahasan bersama BPK RI untuk temuan yang belum disepakati, lengkap dengan bukti pendukung yang memadai,” tuturnya.

Tak hanya itu, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah turut diminta mengawal ketat proses ini hingga pemeriksaan rampung. Para asisten Sekda juga diinstruksikan memastikan percepatan penyelesaian tindak lanjut di lingkungan masing-masing.

"Pastikan semua permasalahan diselesaikan agar tidak mempengaruhi opini laporan keuangan. Jangan sampai ada perangkat daerah atau BUMD yang menjadi penyumbang persoalan signifikan,” kata Rano.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan DKI Jakarta,