Jalur Cipatujah Rusak Parah, Bupati Tasikmalaya Atur Ulang Anggaran Infrastruktur

Ida Farida
Jun 10, 2025

Pemkab Tasikmalaya akan atur ulang APBD untuk memperbaiki jalan rusak. Foto: ist

KOSADATA — Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akhirnya bergerak cepat merespons keluhan warga soal kondisi jalan rusak dan infrastruktur yang kian memprihatinkan. 

 

Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, memastikan perbaikan infrastruktur masuk dalam daftar prioritas utama pemerintah daerah tahun ini.

 

“Kita tidak bisa terus menunda. Perbaikan jalan adalah kebutuhan mendesak masyarakat,” ujar Cecep kepada wartawan, Selasa, 10 Juni 2025.

 

Langkah konkret tengah disiapkan. Pemerintah daerah berencana mengatur ulang struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengoptimalkan alokasi dana pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur jalan yang krusial bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.

 

Rapat evaluasi bersama seluruh kepala dinas akan digelar pada Selasa, 10 Juni 2025. Forum ini dijadwalkan membedah pos-pos anggaran yang bisa digeser demi menunjang sektor perbaikan jalan. 

 

“Perlu strategi baru dalam menyusun ulang anggaran. Kita akan petakan mana saja yang paling mendesak dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Cecep.

 

Salah satu jalur yang mendapat sorotan khusus ialah ruas Cipatujah–Bojonggambir. Jalan penghubung antar kecamatan di wilayah selatan Tasikmalaya itu kerap dikeluhkan warga lantaran kondisinya rusak parah dan membahayakan pengguna jalan.

 

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak gegabah dalam melakukan perubahan anggaran. Menurutnya, setiap pengalihan dana harus melalui pembahasan bersama DPRD.

 

“Prinsipnya, tidak boleh ada keputusan sepihak. Semua harus sesuai aturan dan mempertimbangkan skala prioritas masyarakat,” ujar politisi PKB itu, Senin, 9 Juni 2025.

 

Ami juga menyoroti pentingnya koordinasi antarlevel pemerintahan. Ia menyebut, jika ruas jalan yang rusak merupakan kewenangan provinsi, maka Pemkab sebaiknya mendorong Pemprov Jawa Barat untuk turun tangan, ketimbang memaksakan anggaran


1 2

Related Post

Post a Comment

Comments 0