Mujiyono: Pemimpin DKJ Harus Fokus Urus Jakarta, Bukan Panggung Politik Menuju 2029

KOSADATA - Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono menegaskan, pemimpin Jakarta ke depan harus fokus untuk mengelola Jakarta menjadi lebih baik. Terlebih, Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara yang membutuhkan sentuhan pemimpin berwawasan global.

"Pemimpin Daerah Khusus Jakarta (DKJ) kedepan harus FOKUS urus Jakarta dan mampu tuntaskan berbagai persalahan yang ada, menuju Jakarta sebagai pusat perekonomian dan kota global. Bukan hanya menjadikan Jakarta sebagai PANGGUNG POLITIK menuju 2029," ujar Mujiyono dalam cuitannya, Senin (24/6/2024).

Selama ini, Jakarta selalu menjadi batu loncatan bagi politisi untuk menjadi Presiden Indonesia ke depan. Setelah Joko Widodo yang berhasil menjadi Presiden RI dua periode dari 2014-2024, terbaru ada Anies Baswedan yang juga ikut kontestasi Pilpres 2024 kemarin namun kalah.

Menurut Mujiyono, Jakarta masih mempunyai segudang masalah yang harus segera dituntaskan. Salah satunya adalah soal ketimpangan sosial, ekonomi dan pendidikan.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi. Secara kasat mata, ungkapnya, ketimpangan sosial terlihat dari gedung-gedung megah yang bersanding dengan permukiman kumuh.

"Masih ada sekitar 23 persen penduduk Jakarta yang bermukim di permukiman kumuh atau di kampung-kampung kota dengan sarana prasana lingkungan yang kurang memadai," kata Mujiyono.

Untuk itu, ungkap Mujiyono, pemimpin Jakarta ke depan harus melakukan upaya besar dan langkah-langkah terobosan untuk melakukan perbaikan atau upgrading kawasan permukiman padat penduduk tersebut sehingga menjadi permukiman yang layak huni.   

Di sisi lain kentara juga ada ketimpangan di sektor pendidikan. Menurutnya, siswa dari Keluarga yang berkecukupan bersekolah di sekolah-sekolah favorit sedangkan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu bersekolah di sekolah yang kualitasnya rendah. 

"Ada permasalahan yang bersifat struktural yang memerlukan intervensi dari pemerintah agar ada pemerataan bagi warga Jakarta untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas karena pendidikan merupakan faktor kunci mobilitas sosial yang membuka kesempatan untuk meningkatkan status sosial," tandasnya. ***