Layanan HT Elektronik ATR-BPN Catatkan Pencapaian Signifikan di 2024

KOSADATA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan pencapaian luar biasa pada 2024 melalui layanan Hak Tanggungan (HT) Elektronik yang tercatat mencapai nilai pengajuan sebesar Rp882,7 triliun.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam keterangannya menyatakan bahwa layanan HT Elektronik berhasil mengelola sebanyak 1.787.501 pengajuan dengan total nilai Rp882,7 triliun, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor ini diperkirakan menyumbang sekitar 40% dari total pertumbuhan ekonomi nasional pada 2024.

Sejak diluncurkan pada 2019, layanan HT Elektronik terus berkembang pesat, baik dari segi jumlah pengajuan maupun nilai ekonomi yang dihasilkan. HT merupakan jaminan atas tanah atau objek lain yang digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur, dengan sertifikat tanah yang diagunkan kepada pihak tertentu.

"Layanan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga mendorong sektor ekonomi dengan memastikan keamanan dan kepastian hukum dalam transaksi pertanahan," ujar Nusron Wahid dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Selain itu, pada 2024, Kementerian ATR/BPN juga berhasil mengelola sebanyak 8.058.650 berkas layanan, yang mencakup berbagai jenis layanan pertanahan, termasuk HT, peralihan hak, dan informasi pertanahan. Dari jumlah tersebut, 84% di antaranya merupakan layanan HT, informasi pertanahan, dan peralihan hak, mencatatkan rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Capaian ini melampaui angka 6,6 juta layanan pada periode 2015-2023.

Meningkatkan Efisiensi dan Akses Layanan Pertanahan

Layanan HT Elektronik, yang dapat diakses melalui aplikasi daring di https://htel.atrbpn.go.id, memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mitra yang telah terdaftar. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengajukan dan mengelola HT secara lebih cepat dan efisien. Hak Tanggungan dapat dibebankan pada berbagai jenis hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah negara.

“Layanan ini tidak hanya mempercepat proses pengajuan, tetapi juga memastikan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan dokumen pertanahan," kata Nusron.

Pencapaian signifikan ini, lanjut Nusron, tak lepas dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di sektor layanan publik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pratama Kementerian ATR/BPN turut hadir dalam acara penyampaian laporan kinerja tersebut. Sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif dipandu oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis.

Layanan HT Elektronik di Kementerian ATR/BPN telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendukung perekonomian Indonesia, terutama di sektor pertanahan. Dengan terus berkembangnya layanan digital ini, pemerintah berharap dapat memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi yang lebih besar bagi masyarakat serta sektor ekonomi Indonesia secara keseluruhan.***