Kunjungan Kerja Ke Jepang, Anggota DPR Penasaran Ingin Lihat Langsung Kondisi Kereta Bekas Yang Diimpor

KOSADATA - Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryadi membenarkan bahwa Komisi VII akan melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada 6 Maret 2023.

“Iya betul, kami memang ada agenda kunjungan kerja ke Jepang dalam rangka meninjau tata kelola industri pengolahan mineral dan migas disana. Dan sekaligus ingin melihat secara langsung kondisi sebenarnya kereta bekas jepang berusia hampir tiga dasawarsa yang membuat PT KCI ngotot untuk mengimpor barang tersebut," ujar Bambang, Senin (6/3/2023).

Kunjungan kerja ke Jepang tersebut kata Bambang bertepatan dengan munculnya polemik KCI kembali mengimpor rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) bekas.

“Kebetulan agendanya pas lagi ke Jepang, ya sekalian aja melihat kereta bekas itu. Kita tidak ingin PT. KCI gegabah dalam memilih alat transportasi untuk rakyat. Tragedi kecelakaan kereta Bintaro yang banyak memakan korban harus kita jadikan pengalaman berharga dalam pengelolaan transportasi kereta," ungkap Bambang.

Ia juga meminta KCI dan pihak terkait untuk memperhatikan ketersediaan suku cadang rangkaian KRL bekas yang akan diimpor ke Jakarta.

“Ketersediaan suku cadang harus juga menjadi perhatian, apalagi kereta yang mau di impor PT KCI itu buatan tahun 1994. Jangan sampai entar terjadi praktek penggunaan suku cadang kanibal, yang tidak ada price list harga sehingga membuka ruang untuk penyimpangan biaya perawatan," sebut Bambang

Ia juga tidak ingin impor kereta bekas dari jepang ini juga menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

"Karena pernah terjadi kasus korupsi hibah kereta api dari Jepang yang menimpa mantan dirjen perkeretaapian. Berbagai pengalaman itulah yang seharusnya jadi pertimbangan," jelasnya.

Terkait kebutuhan KCI terhadap rangkaian KRL untuk operasional, Bambang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit secara komprehensif agar tidak melulu mengandalkan strategi impor. 

“Kebutuhan rakyat adalah utama, tapi jangan rakyat diberikan barang yang asal-asalan. Dan kami mendorong BPK RI untuk mengaudit secara menyeluruh terhadap PT KCI, guna mengetahui kebutuhan riil nya," pungkas Bambang. (***)