Terkait polemik impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto menyebutkan sistem perencanaan pemerintah terkait pengelolaan dan pengembangan perkeretaapian dan transportasi publik belum optimal.
Komisi VII DPR RI membenarkan agenda kunjungan kerja (kunker) ke Jepang pada 6 Maret 2023, guna mengecek taya kelola minyak dan gas di Jepang sekaligus melihat kondisi kereta bekas produksi tahun 1994 yang ngotot ingin diimpor oleh PT. Kereta Cepat Indonesia (KCI).
Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryadi membenarkan bahwa Komisi VII akan melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada 6 Maret 2023.
