Kebakaran Depo Pertamina Plumpang dan Perjanjian Politik Warga Tanah Merah

"Kawasan tersebut tak boleh ditinggali oleh warga karena selain milik pertamina, kawasan tersebut terlalu dekat dengan depo Pertamina. Fasilitas TBBM Plumpang itu butuh Bufferzone sebagai bagian dari concern terhadap keselamatan lingkungan dan efek lainnya," ujar Jhon Sitorus dalam cuitannya, dikutip Minggu (5/3/2023).

Dia mempertanyakan tragedi Tanah Merah Plumpang yang menjadi korban janji politik. Sebab, ungkapnya, Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah mengingatkan Anies Baswedan untuk tidak membuat janji politik dengan warga Tanah Merah pada 2016 demi kursi Gubernur.

"2016, Ahok sempat mengingatkan Anies agar tak sembarangan membuat JANJI politik  apalagi membohongi rakyat demi kursi Gubernur. Salah satunya soal Tanah Merah, Plumpang, Jakut. Menurut Ahok, tanah ini adl aset milik Pertamina," katanya.

Bahkan, lanjutnya, jauh sebelum kampanye Pilgub 2016 warga Plumpang sudah ditawari rumah susun pada 2009 selepas kejadian kebakaran Depo Plumpang kala itu. Namun, ucapnya, 1422 kepala keluarga penghuni tanah merah tidak menemukan kesepakatan dengan regulator.

"Oktober 2016, tercapai KESEPAKATAN antara Warga Tanah Merah dengan Cagub Anies. Kesepakatan itu tertuang dalam kontrak politik dengan komitmen tidak merelokasi Tanah Merah jika Anies terpilih jadi Gubernur. Mereka bahkan menjamin suara 100% untuk Anies," ungkapnya.

Dalam kontrak politik itu, ungkapnya, Anies Baswedan mengetahui bahwa kawasan tersebut adalah milik Pertamina, bukan milik warga. Bahkan, lanjutnya, Anies juga tahu bahaya mengerikan jika warga tinggal di sana.

"Tapi demi kemenangan Pilgub DKI, apapun harus dilakukan. Anies tak langsung mengeksekusi Kontrak Politik itu setelah jadi Gubernur. Tapi karena desakan warga dan perjanjian kontrak politik. 16 Oktober 2021 Anies memberikan IMB kawasan Tanah Merah di atas status Tanah