Bersama Heru Budi Hartono, Jakarta Tertib Administrasi

Oleh: Agustinus Tamtama Putra

Pengamat Kebijakan Publik GMT Institute

KOSADATA - Pelayanan publik yang prima merupakan dambaan semua orang. Masyarakat mengalami manfaat yang luar biasa manakala mendapat pelayanan yang optimal dari pemerintah. Demi kebaikan publik (public goodness), pemerintah berupaya untuk terus membenahi sistem, membuatnya semakin prima dan meremajakan berbagai lini sehingga semua urusan bisa ditangani dengan cepat, tanggap, ramah dan tepat sasaran. Pelayanan publik yang efektif merupakan keharusan di era serba praktis dan efisien sekarang ini. 

Heru Budi Hartono selaku Gubernur DKI Jakarta terdepan dalam menekankan ini hingga ke akar-akar pelayanan publik. Sebagaimana dapat disaksikan, petugas-petugas di Balaikota dan aneka layanan publik lainnya di kantor-kantor seantero DKI Jakarta akan dengan ramah, sigap, interaktif dan penuh antusisme menyambut masyarakat dengan sejuta kepentingan. Tak ayal lagi, pelayanan prima, bebas biaya dan humanis senantiasa ditekankan di jajaran pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai corong aspirasi masyarakat. 

Rasa-merasa Lebih Dalam

Pelayanan tersebut membutuhkan ketertiban dan kedisiplinan. Akhlak yang baik, hati yang mulia, niat yang bersih dan kasih dalam pelayanan menjadi roh pendorongnya. Melampaui tugas dan kewajiban, pelayanan pejabat publik merupakan amanah tertinggi yang bila dijalankan bukan hanya sebagai tanggungjawab, melainkan sebuah ibadah yang sepatutnya manusia jalankan apapun agama dan kepercayaannya.

Landasan rohani semacam ini menjadi penggerak aksi dan direalisasikan dalam institusi. Jajaran pemerintah mencoba untuk memberikan pelayanan dari hati dan yang terbaik sehingga dimensi kemanusiaan yang adil dan beradab sungguh terwujudnyata dalam perihidup sehari-hari. 

Dari fondasi rohani ke kemanusiaan yang ditekankan dalam pelayanan ini, diturunkanlah pelbagai terobosan yang termakhtub dalam berbagai kebijakan yang ditelurkan oleh Heru Budi Hartono. Salah satu dari banyak kebijakan dan langkah pasti demi kesejahteraan umum yang terus dikerjakan ialah pembagian bantuan dalam berbagai bentuk. Bantuan tersebut misalnya dana pendidikan, akses kesehatan, pembagian sembako dan lain sebagainya.

Tidak kurang banyak contoh yang bisa disebutkan untuk menggarisbawahi bahwa pemerintah DKI Jakarta memang berupaya untuk melayani rakyatnya dengan sungguh-sungguh bukan hanya demi kemanusiaan, tetapi lebih dalam lagi sebagai wujud kecintaan pada Tuhan Yang Mahaesa sebagai jiwa Indonesia dalam Pancasila. Dalam hal ini Pancasila menjadi konkret dan berdaya guna. 

Tertib Administrasi

Kebijakan yang baik perlu sampai dengan baik demi kebaikan itu sendiri. Sejalan dengan itu maka mutlak diperlukan alur dan pengaturan yang juga baik agar niat-niat dan hal-hal baik yang hendak disalurkan itu bisa sampai dengan baik. Secara procedural pemberian aneka bantuan sudah dijalankan oleh pemerintah dengan harapan sampai pada masyarakat sehingga pada gilirannya bermanfaat untuk masyarakat.

Hal ini hanya mungkin terjadi jika, dan hanya jika, seluruh elemen masyarakat juga dapat bekerjasama dengan baik bersama pemerintah. Kerjasama yang baik itu hendaknya bersifat mutual dalam artian bukan hanya satu arah, melainkan timbal balik. Jika pemerintah membantu dari hati, maka masyarakat juga menerima dengan hati.

Jika pemerintah membantu dengan jujur—apalagi mengingat landasan rohani diatas—harapannya gayung pun bersambut dari masyarakat berupa kejujuran dan hati yang tulus bekerjasama. Wujudnyatanya seperti apa? Cukup dengan tertib administrasi berupa data kependudukan yang transparan dan tidak manipulatif. Data Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang memang sesuai dengan kenyataan di lapangan adalah harapan pemerintah DKI Jakarta atas masyarakatnya.

Pemerintah lantas tidak merasa ditipu atau dibohongi oleh sebab data-data tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil. Artinya kesesuaian situasi konkret dengan data terlapor merupakan salah satu bentuk kejujuran masyarakat terhadap aksi baik pemerintah. Sesederhana itu sebenarnya kerjasama yang diharapkan oleh pemerintah sebagai prasyarat saling mengerti. 

Jika administrasi sudah tertib maka kesejahteraan semakin meningkat. Kesejahteraan itu ditingkatkan lewat penyaluran bantuan-bantuan secara tepat sasaran. Penertiban administrasi kependudukan penting untuk dilakukan sebagai fondasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran program yang dibuat oleh gubernur Heru Budi Hartono.

Program-program yang tepat sasaran tersebut pada gilirannya mengembangkan masyarakat, meningkatkan resiliensi, memperkuat daya saing, menyehatkan dan menyejahterakan kehidupan sosial. Dengan demikian “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sebagai amanah Pancasila bukan merupakan hal yang jauh lagi dari kehidupan masyarakat, melainkan sungguh dirasakan manfaatnya dan riil terlaksana. Hal itu dimulai dari Jakarta, bersama pemimpin Heru Budi Hartono yang baik, oleh masyarakat Jakarta sendiri, untuk kesejahteraan bersama, demi Indonesia. 

Sukses Jakarta Untuk Indonesia!