Perppu Cipta Kerja Versus Keadilan Iklim bagi Masyarakat Pesisir

jantung utama.

 

Secara lebih detail, keadilan iklim mengandung sejumlah prinsip sebagai berikut. Pertama, menegaskan hak-hak masyarakat bergantung kepada sumber daya alam untuk penghidupan dan budaya mereka untuk memiliki dan mengelolanya secara berkelanjutan, dan menentang komodifikasi alam dan sumber dayanya. Kedua, menuntut pergeseran dari wacana tentang gas rumah kaca dan pencairan es menjadi gerakan hak-hak sipil orang dan komunitas yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim.

 

Ketiga, mengakui dampak yang tidak adil dari krisis iklim pada komunitas berpenghasilan rendah di seluruh dunia, terutama orang-orang dan tempat-tempat yang paling tidak bertanggung jawab atas timbulnya krisis iklim. Keempat, menyerukan keadilan dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini mendukung pemusatan populasi yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim sebagai pengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan.

 

Penerbitan Perppu Cipta Kerja adalah ironi besar karena mengkhianati upaya serius masyarakat pesisir yang berjuang untuk menyelamatkan hidup dari dampak buruk krisis iklim. Walhi mencatat telah banyak desa pesisir tenggelam. Setiap tahun, 1 hektar tanah hilang di sepanjang kawasan pesisir Demak, Jawa Tengah, akibat meningkatnya permukaan air laut.

 

Sementara itu, jumlah nelayan yang meninggal di laut akibat krisis iklim terus terjadi. Dalam satu tahun, nelayan hanya bisa melaut selama enam bulan. Setiap tahun, ratusan nelayan meninggal di laut. Tahun 2020, jumlah nelayan yang meninggal tercatat 251 orang.

 

Perppu Cipta Kerja juga ironi besar karena diterbitkan hanya berselang enam pekan setelah selesainya perhelatan akbar Conference of Parties (COP) ke-27 di kota Sharm el-Sheikh, Mesir. Dalam pidatonya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin di hadapan para pemimpin dunia saat itu menyebut Indonesia berhasil melakukan langkah nyata memerangi krisis

---

1 2 3 4