Untuk menguatkan posisinya di DPR, Jokowi berhasil menarik PPP, PAN dan Golkar sebagai partai pendukung pemerintahan Jokowi dan membiarkan Gerindra, Demokrat dan PKS di luar koalisinya. Beralihnya partai-partai tersebut di antaranya disebabkan dengan terbelahnya kepengurusan partai yaitu Golkar antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksano, PPP antara Djan Faridz dan Romahurmuziy yang akhirnya menjadikan Agung Laksono dan Romahurmziy sebagai ketua partai yang mendukung pemerintah.
Dengan bergabungnya PPP, PAN, dan Golkar dalam koalisi Indonesia Hebat, pemerintahan Presiden Jokowi stabil dan berlanjut pada periode kepresidenan Jokowi ke 2 hingga 2024
Menjelang Pemilu 2024 menyisakan Partai Demokrat dan PKS sebagai partai oposisi menjadi berbahaya bagi Jokowi dan kroninya dengan bergabungnya partai Nasdem menjadikan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden dalam Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP), maka upaya pecah belah terhadap KPP dilakukan. Segala upaya dilakukan, bila perlu tangan besi, tidak netral dan cawe-cawe.
Salah satu cara yang ampuh dan pernah berhasil dilakukan terhadap Golkar dan PPP pada tahun 2014 dengan dualisme kepemimpinan, mengesahkan Ketua Umum yang pro Jokowi. Inilah sesungguhnya yang terjadi dibalik PK Jenderal Moeldoko dalam upaya perebutan ketua umum partai Demokrat.
Dengan penjelasan di atas, maka terhadap PK Moeldoko kemungkinan yang terjadi dengan tangan besi, tidak netral dan cawe-cawe adalah Ketua Umum direbut, disahkan atau dinon-aktifkan, selanjutnya Partai Demokrat menarik diri/keluar dari KPP atau keikutsertaan Partai Demokrat pada KPP dinyatakan tidak sah karena dualisme kepengurusan.***
Lirik Sholawat Waqtu Sahar, Lengkap dengan Terjemahan
SISI LAIN Jan 29, 2024Rekrutmen PPSU di Jakarta Dibuka Hari Ini, Cek Syarat dan Tahapannya
MEGAPOLITAN Jun 23, 2025Oseng-oseng Madun, Warung Betawi Sederhana, Terkenal se-Jagat Maya
KULINER Feb 25, 2023Filosofi Iket Sunda yang Penuh Makna
SENI BUDAYA Mar 03, 2024
Comments 0