ia ingin memastikan pekerjaan dapat selesai secara menyeluruh, sebelum menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.
Menurut Agus, berbagai kasus yang muncul terkait dengan penyelewengan kewenangan oleh lembaga pemeriksaan keuangan tersebut telah menggerus kepercayaan publik, sehingga integritasnya saat ini sangat diragukan.
Tamtam membeberkan sejumlah catatan dan alasan yang membuat dirinya yakin Pemprov DKI akan kembali meraih opini WTP sebagaimana pada enam tahun terakhir secara berturut-turut.
Bamsoet juga mendukung langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sudah melakukan reformasi struktural untuk memangkas berbagai perizinan yang ruwet dan berbelit.
Menteri AHY menyatakan bahwa sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian ATR/BPN juga memperoleh opini WTP.
Heru juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD terhadap perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
Menurutnya, pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta era Heru Budi Hartono lebih prudent, transparan dan akuntabel.
Pada Semester II Tahun 2024, Pemprov DKI Jakarta berhasil menyelesaikan 89,21 persen dari total 10.454 rekomendasi, dengan nilai sebesar Rp5,25 triliun dan 6,6 juta dolar AS.
Di hadapan para auditor negara, Rano menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto Emik, menyoroti masih banyaknya rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti sejak 2005 hingga 2023.
