Jaga Stabilitas, Pengamat Ingatkan Pentingnya Kelangsungan Kepemimpinan Prabowo

KOSADATA — Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029 harus berjalan hingga tuntas sesuai dengan mandat rakyat dalam pemilu. Ia mengingatkan bahwa setiap upaya untuk melemahkan atau menjatuhkan pemerintahan dapat berujung pada ketidakstabilan politik dan menghambat pembangunan nasional.

Sugiyanto menjelaskan bahwa gangguan terhadap pemerintahan dapat terjadi melalui berbagai cara, baik lewat manuver politik maupun opini publik yang tidak konstruktif. Jika tekanan terhadap pemerintahan semakin besar, bukan tidak mungkin akan terjadi pemakzulan atau bahkan pengunduran diri Presiden.

"Secara konstitusional, jika itu terjadi, maka Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menggantikan posisi Presiden. Namun, situasi ini bisa menjadi dilema bagi bangsa, sebab di satu sisi ada kelompok yang menginginkan perubahan, sementara di sisi lain Gibran dinilai masih minim pengalaman dalam kepemimpinan nasional," ujar Sugiyanto kepada wartawan, Jum'at (21/3/2025).

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memperburuk ketidakstabilan politik dan memicu ketidakpercayaan publik. Jika kepemimpinan beralih ke Gibran, tantangan besar juga akan muncul, terutama karena sebagian masyarakat mungkin menolak atau meragukan kapasitasnya dalam memimpin negara sebesar Indonesia.

Sugiyanto menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukan perpecahan, melainkan sinergi antara pemerintah dan rakyat agar kepemimpinan nasional berjalan stabil hingga akhir masa jabatan.

Polemik Pernyataan dan Tantangan Prabowo

Lebih lanjut, Sugiyanto menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam komunikasi politik Presiden Prabowo. Ia menilai bahwa pernyataan Prabowo dalam HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, yang menyebut dirinya bisa menjadi presiden karena Joko Widodo, serta yel-yel "Hidup Jokowi" dan ungkapan "Ndasmu," menimbulkan perdebatan di masyarakat.

Menurutnya, sikap tersebut dapat memicu kemarahan kelompok yang kecewa terhadap Jokowi dan dapat berujung pada kritik terhadap kebijakan Prabowo sendiri. Oleh karena itu, keseimbangan dalam komunikasi politik sangat diperlukan agar tidak menimbulkan konflik yang tidak perlu.

Selain itu, Prabowo juga sempat membuat pernyataan kontroversial mengenai investasi saham. Dalam pernyataannya, ia mengibaratkan investasi saham bagi masyarakat kecil seperti bermain judi, karena investor kecil dinilai akan kalah bersaing dengan investor besar.

Meski bertujuan agar masyarakat lebih memahami risiko investasi, pernyataan ini justru berpotensi menurunkan kepercayaan investor. Hal ini terbukti dengan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 6 persen pada 18 Maret 2025, yang menyebabkan Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan atau trading halt.

"Stabilitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh kepercayaan investor. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak berdampak negatif pada pasar keuangan," kata Sugiyanto.

Kritik dan Supremasi Hukum

Sugiyanto juga menilai bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi harus bersifat konstruktif. Kritik yang hanya bertujuan untuk melemahkan tanpa menawarkan solusi justru bisa berdampak negatif bagi bangsa.

Selain itu, ia juga menyoroti adanya aspirasi masyarakat terkait proses hukum terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, dalam sistem demokrasi, tuntutan semacam ini sah selama didasarkan pada prosedur hukum yang jelas dan bukti yang kuat.

"Supremasi hukum harus tetap ditegakkan tanpa pandang bulu, tetapi juga harus didasarkan pada bukti yang sah. Jika tidak ada bukti yang kuat, maka tuntutan semacam itu seharusnya tidak perlu ditindaklanjuti," tegasnya.

Pada akhirnya, Sugiyanto mengingatkan bahwa segala upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah hanya akan memperburuk situasi dan menciptakan ketidakstabilan nasional. Jika terdapat kekurangan dalam kepemimpinan, solusi terbaik bukan sekadar melontarkan kritik tajam, melainkan memberikan masukan yang membangun agar kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat.***