Ingin Lindungi Pekerja Migran, Menaker Ida Fauziah Temui Mendagri Brunei Darussalam

KOSADATA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Brunei Darussalam, Dato Seri Setia Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman di Brunei Darussalam. 

Dalam kesempatan ini, Ida Fauziyah menegaskan, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen serius dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), karena setiap warga negara berhak untuk bekerja di luar negeri. Selain itu, Pemerintah juga memastikan para Pekerja Migran Indonesia tersebut mendapatkan hak-haknya secara adil

"Dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia, sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017, ada beberapa syarat penting yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada negara penempatan," ujar Ida Fauziyah dalam keterangannya, Rabu (20/9/2023).

Menurutnya, negara penempatan harus memiliki peraturan yang melindungi tenaga kerja asing di semua sektor; mempunyai perjanjian tertulis dengan Pemerintah Indonesia; memiliki sistem jaminan sosial atau asuransi yang melindungi tenaga kerja asing; dan adanya integrasi sistem antara Pemerintah Indonesia dengan negara penempatan.

Selain itu, lanjut Ida Fauziyah, sebagai upaya meningkatkan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengatur tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang memiliki program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

“Saya berharap melalui kebijakan terkait jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, dapat memastikan pelindungan secara menyeluruh dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik,” ucapnya.

Menaker menyampaikan,