Impor Daging Tanpa Kuota, Ancaman bagi Swasembada?

KOSADATA - Rencana Presiden RI, Prabowo Subianto membuka kran impor komoditas strategis dinilai berisiko bagi kemandirian pangan, jika tak disertai perlindungan bagi peternak lokal.

Peneliti Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Pudjiatmoko, menilai kebijakan impor terbuka bisa berdampak serius terhadap keberlanjutan program swasembada daging nasional. 

Pudjiatmoko yang juga menjabat sebagai Ahli Utama Medik Veteriner di Kementerian Pertanian mengingatkan, tanpa pengawasan dan regulasi ketat, kebijakan itu bisa jadi bumerang bagi sektor peternakan lokal.

“Memang dalam jangka pendek harga bisa turun dan pasokan meningkat. Tapi dalam jangka panjang, itu bisa melemahkan kemandirian pangan kita,” ujarnya kepada wartawan, Kamis, 10 April 2025.

Menurut Pudjiatmoko, daging impor memiliki harga yang jauh lebih murah karena skala industri besar dan subsidi dari negara asal. Hal ini menyulitkan peternak lokal untuk bersaing, terutama mereka yang bergerak di sektor usaha kecil dan menengah. 

“Kalau harga jatuh, minat beternak juga turun. Populasi ternak bisa terancam," ucapnya.

Tak hanya itu, ia menilai kebijakan impor tanpa kuota bisa menggerus insentif bagi investasi dalam negeri. Program-program pemerintah seperti hibah indukan dan pengembangan peternakan rakyat bisa kehilangan daya dorongnya. 

“Pasar domestik akan didominasi pemain besar dan daging impor, peternak lokal makin sulit hidup,” katanya.

Untuk itu, Pudjiatmoko mengusulkan serangkaian langkah strategis agar kebijakan impor tak mematikan produksi lokal. Ia menyarankan agar impor dibatasi hanya untuk produk berkualitas tinggi, disalurkan ke segmen industri seperti hotel, restoran, kafe (horeka), dan industri olahan. Sementara pasar rakyat dan program bantuan pemerintah tetap menggunakan daging lokal.

“Pemerintah harus menetapkan harga beli minimum untuk daging lokal, berikan subsidi pakan, vaksin, dan