Hengkang dari BSI, Muhammadiyah Teken Kontrak dengan BCA Syariah

KOSADATA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT. Bank BCA Syariah pada Selasa (2/7/2024) di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta. Kerja sama Muhammadiyah dengan perbankan ini dilakukan usai Muhammadiyah ramai menarik dana dari Bank Syariah Indonesia (BSI).

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, MoU tersebut harus berdampak pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Selama ini, katanya, peningkatan taraf hidup rakyat ini sering terabaikan. Oleh karena itu, dia berpesan supaya perbankan lebih-lebih milik negara untuk mengingat poin tersebut.

“Hakikat dan keberadaan perbankan mesti dilakukan rekonstruksi sebenarnya, sehingga dalam menyalurkannya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,” ujar Haedar dilansir laman resmi Muhammadiyah, Selasa (2/7/2024).

Selain Haedar Nashir, hadir juga Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto, Syamsul Anwar, serta Sekretaris Muhammad Sayuti, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Bambang Setiaji dan Sekretaris Ahmad Muttaqin hingga Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gunawan Budianto, Rektor Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta Warsiti, dan Wakil Rektor II Universitas Ahmad Dahlan Utik Bidayati.

Dikatakan Haedar, negara harus hadir dan mengatur perbankan agar bisnis perbankan bisa memberikan dampak peningkatan taraf hidup rakyat.

“Akibatnya bukan untuk sebanyak-banyaknya rakyat banyak, tapi malah kepada segelintir orang,” imbuhnya.

Merujuk pada pernyataan Bung Hatta, Haedar menyampaikan tentang Ekonomi Terpimpin yang mengarahkan negara supaya hadir melalui kebijakan sehingga ekonomi bisa berdampak seluas-luasnya untuk rakyat banyak.

Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi ini menjelaskan, dalam sebuah sistem atau tatanan birokrasi, Muhammadiyah mendorong perbankan untuk memberlakukan sistem good government dan meritokrasi dalam pelaksanaan birokrasi tersebut.

“Muhammadiyah paling suka sistem yang good