Urgensi Revisi UU Pemilu untuk Perbaikan Demokrasi Indonesia

Menurutnya, jika tidak ada peserta pemilu dan pemerintah yang melakukan kecurangan, maka masyarakat juga tidak akan mendukung tindakan tersebut. 

Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, juga memberikan pandangannya mengenai fenomena money politics yang semakin mengakar. Ia menyoroti tingginya biaya yang dikeluarkan oleh calon legislatif dan eksekutif dalam memperoleh suara, termasuk biaya tim sukses, biaya operasional, dan biaya partai. 

"Memang sulit untuk mendapatkan suara saat ini. Siapapun, meskipun dia terkenal, belum tentu bisa memenangkan pemilu," ujarnya.

Revisi UU Pemilu diharapkan dapat mempertegas aturan pelaksanaan pemilu serta operasionalnya untuk memulihkan kredibilitas dan integritas proses pemilu. Dalam hal ini, kontribusi dan sinergi antara pemangku kepentingan, masyarakat, dan akademisi sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan demokrasi Indonesia yang lebih baik.***