Rebranding Bandung Barat: Momentum Penyembuhan, Pencarian Jati Diri, dan Reformasi Tata Kelola

Oleh: H. Lukman Hidayat

Tokoh Muda Bandung Barat

SEBAGAI salah satu warga biasa sekaligus bagian dari sejarah kelahiran Kabupaten Bandung Barat (KBB), saya merasa reueus, bangga, bahwa daerah ini kini telah genap berusia 18 tahun. Sebuah usia yang jika kita ibaratkan manusia, adalah masa transisi dari remaja menuju kedewasaan. Masa yang rawan, namun sarat potensi jika diarahkan dengan benar.

Namun, rasa bangga itu tidak lepas dari keprihatinan. Harus kita akui bersama, selama 18 tahun perjalanan KBB, kita menyaksikan estafet persoalan yang berulang: buruknya tata kelola pemerintahan, tumpukan kasus korupsi, hingga tumpulnya arah pembangunan berbasis kultural dan sejarah. Maka tak heran bila Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, dalam pidatonya di Rapat Paripurna Milangkala ke-18, menggulirkan ide yang cukup mengguncang, namun visioner: rebranding Kabupaten Bandung Barat.

Sebagian mungkin menganggap ini hanya retorika seremoni. Tapi bagi saya, ini adalah wake-up call yang layak kita renungkan serius. Kang Gubernur bukan sosok yang gegabah dalam bicara. Ia pasti sudah mengaji regulasi, menyerap aspirasi, dan mencermati dinamika tata kelola kita selama ini.

Rebranding: Bukan Sekadar Ganti Nama, Tapi Ikhtiar Menyembuhkan

Dalam budaya Sunda, kita mengenal tradisi: bila seorang anak sering sakit-sakitan, salah satu ikhtiar spiritualnya adalah mengganti nama. Tujuannya sederhana namun penuh makna; agar ada harapan baru, keberkahan baru, dan semangat hidup baru. Maka ketika Bandung Barat terus "sakit" karena tata kelola yang karut-marut, mengganti nama adalah langkah simbolik sekaligus strategis untuk menyembuhkan dan menata ulang segalanya dari akar.

Bandung Barat saat ini seperti daerah yang kehilangan akar sejarahnya. Saat kabupaten dan kota lain begitu bangga mengangkat identitas leluhur: Cirebon dengan Sunan