Pramono-Rano Diminta Waspadai Manuver Pejabat DKI dalam Perebutan Jabatan Strategis

Meski ambisi untuk memperoleh posisi strategis dapat dimaklumi, Sugiyanto menegaskan bahwa jika ambisi tersebut tidak terkendali, dampaknya dapat merugikan masyarakat.

"Persaingan yang tidak sehat bisa memperburuk dinamika politik praktis dan mengganggu tugas utama pemerintah untuk melayani publik dan membangun Jakarta," ucapnya.

Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno diharapkan untuk bertindak tegas dalam menghadapi situasi ini. Dia mendorong orang nomor satu di Jakarta itu harus mengambil langkah strategis dengan mengedepankan kolaborasi, transparansi, dan profesionalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pejabat Pemprov DKI Jakarta.

"Pemerintahan yang baru harus mengutamakan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," tambah Sugiyanto.

Sugiyanto juga mengingatkan bahwa jika dinamika perebutan jabatan ini tidak segera ditangani, stabilitas pemerintahan bisa terancam.

"Fokus utama dalam pelayanan publik dan pembangunan Jakarta dapat terganggu, yang pada akhirnya merugikan masyarakat," imbuhnya.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta diharapkan dapat memastikan pemerintahan berjalan tanpa gangguan, dengan mengedepankan integritas dan fokus pada visi serta misi mereka untuk menciptakan Jakarta yang lebih baik. Dengan langkah yang tepat, pemerintahan yang baru diharapkan mampu mewujudkan tujuannya tanpa terganggu oleh perebutan jabatan yang justru menciptakan ketidakstabilan.***