Pramono-Rano Diminta Waspadai Manuver Pejabat DKI dalam Perebutan Jabatan Strategis

KOSADATA — Masa awal pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno diwarnai kekhawatiran terkait adanya manuver pejabat yang berusaha merebut posisi-posisi strategis di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, fenomena ini perlu diwaspadai karena berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan yang baru terbentuk.

"Fenomena perebutan jabatan strategis seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas, serta posisi Wali Kota, Camat, dan Lurah memang bukan hal baru dalam dunia birokrasi pemerintahan," kata Sugiyanto kepada wartawan, Jum'at (28/2/1015).

Menurutnya, sering kali muncul kelompok-kelompok pejabat yang membentuk aliansi berdasarkan latar belakang yang serupa, seperti pendidikan, almamater, atau hubungan pribadi yang telah terjalin lama. Hal ini sering terjadi pada berbagai tingkat pemerintahan daerah baik kabupaten, kota, maupun provinsi.

"Ini berisiko menimbulkan persaingan tidak sehat yang dapat menghambat jalannya pemerintahan," ucapnya.

Indikasi adanya manuver serupa mulai terlihat di Pemprov DKI Jakarta. Isu-isu terkait perombakan jabatan, pemecatan, atau bahkan opini negatif terhadap pejabat tertentu mulai mencuat ke publik.

"Spekulasi semacam ini berpotensi menambah ketegangan di lingkungan birokrasi, menciptakan ketidakpastian, dan mengalihkan perhatian dari tujuan utama pemerintahan: pelayanan publik yang optimal dan pembangunan Jakarta yang lebih baik," ungkap Sugiyanto.

Salah satu posisi yang paling diperebutkan adalah Sekretaris Daerah (Sekda), yang memiliki peran sangat strategis dalam mengelola birokrasi. "Sekda merupakan posisi kunci dalam struktur pemerintahan daerah, sebagai pusat pengaturan