Meninjau Optimisme Jakarta Secara Etis

Oleh: Agustinus Tamtama Putra

Alumnus Magister Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Pemerhati Kebijakan Publik

KOSADATA - “Untuk menjadi sungguh hebat, negara harus berdiri bersama rakyatnya, bukan di atasnya,” ungkap Montesquieu dalam The Spirit of the Law, (1758). Pada 18 April 2022 ditetapkan, diundangkan sekaligus diberlakukan Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian, status resmi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta.

Pertanyaannya, quo vadis Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota dan bagaimana negara “berdiri bersama rakyatnya” untuk konteks Jakarta? Mengapa sarana transportasi publik berperan penting bukan hanya guna menyokong ekonomi Jakarta melainkan juga membina mentalitas etis dan peradaban bangsa? Bagaimana Jakarta dikembangkan berdasarkan Perpres Kawasan Strategis Nasional?

Meninjau Jakarta 

“Tidak ada bangsa yang kuat, seperti yang mematuhi hukum bukan dari prinsip ketakutan (principals of fear) atau akal (reason), tetapi dari gairah atau semangat (passion),” ungkap Montesquieu (1689-1755), filsuf Prancis abad ke-18. Jakarta kiranya sudah memuat banyak orang pintar dalam berlogika. Tidak kurang juga orang-orang yang sanggup berkomentar, memberi kritik dan saran, tentang Jakarta.

Ketakutan-ketakutan pun bermunculan dalam konteks kehidupan urban Jakarta, utamanya dari problem kompleks metropolitan. Hanya bagi Montesquieu, kriteria bangsa yang kuat ialah yang memiliki gairah atau semangat (passion) untuk maju.

Presiden Joko Widodo belum lama ini meminta Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menjadikan Jakarta sebagai kota percontohan angkutan massal. Hal ini kiranya merupakan upaya yang selaras dengan status Jakarta ke depan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), tetapi juga tentang passion yang penting dalam kehidupan mental bangsa.

Tentu saja, angkutan massal merupakan satu dari