Memahami Gagasan Presiden Prabowo Tentang Mengurangi Ketergantungan

Oleh: Bambang Soesatyo

Anggota DPR RI

Saling ketergantungan atau interdependensi antarnegara-bangsa di bidang ekonomi adalah keniscayaan. Namun, memperkuat kemandirian untuk mengurangi ketergantungan menjadi kewajiban setiap negara untuk melindungi berbagai aspek kepentingan rakyat dan negara. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah memulai langkah awal memperkuat kemandirian itu.

Dalam konteks itu, menjadi relevan untuk mengingat kembali pidato pelantikan Presiden Prabowo di forum Sidang Paripurna MPR, 20 Oktober 2024. Pada kesempatan itu, presiden memberi penegasan tentang urgensi ketahanan pangan dan energi. ‘’Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan’’ tegas presiden.

Dari urgensi tentang ketahanan pangan dan energi,  presiden kemudian menggagas lumbung pangan. Presiden menetapkan tiga lokasi prioritas  serta 10 wilayah lain yang akan dikembangkan sebagai lumbung pangan. Targetnya adalah meningkatkan produksi dan luas panen padi menjadi 4 (empat) juta hektar sawah. Dari target itu, diproyeksikan tambahan produksi padi sebesar 20 juta ton gabah kering giling (GKG),  setara 10 juta ton beras.

Mengurangi ketergantungan atau mengeskalasi kemandirian negara-bangsa pada semua aspek kepentingan menjadi kewajiban setiap generasi. Untuk beberapa komoditi pangan, generasi Indonesia terkini masih memiliki ketergantungan pada produk impor. Dan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Indonesia pun masih impor energi atau minyak dan gas. Maka, ketika Indonesia bertekad mengurangi ketergantungan itu, tentu saja tidak mudah karena tekad dimaksud ingin diwujudkan