Danantara dan Komitmen Presiden Bagi Hilirisasi SDA-Tanaman Pangan

Oleh: Bambang Soesatyo

Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20

INISIATIF Presiden Prabowo Subianto mendirikan Daya Anagata Nusantara atau Danantara relevan dengan tantangan yang mengemuka akibat ketidakpastian global saat ini. Dengan peran dan fungsinya sebagai badan pengelola investasi (BPI) dan instrumen pembangunan nasional, program-program Danantara diyakini bisa menstimulasi dinamika perekonomian nasional di jalur produktif. Dan, berkolaborasi dengan pemerintah, para ahli di dalam manajemen Danantara didorong untuk merancang peta jalan proses transformasi ekonomi Indonesia.

Dunia, hingga hari-hari ini, masih dan terus berselimut ketidakpastian. Daya rusak dari ketidakpastian itu nyata dan sudah menimbulkan rasa cemas komunitas global karena bisa menjerumuskan perekonomian dunia ke zona resesi. Derajat ketidakpastian global meningkat setelah Amerika Serikat (AS) menerapkan kebijakan unilateral dengan mendongkrak bea masuk sejumlah barang impor, yang mulai diberlakukan 2 April 2025.

Tindakan sepihak AS itu mengundang balasan dari Kanada, Meksiko, termasuk Uni Eropa serta Tiongkok. Sejumlah ekonom dan praktisi bisnis dari berbagai negara, termasuk di AS, sudah membuat perkiraan tentang gambaran kerusakan ekonomi di belahan Amerika utara dan Eropa. Jadi, bukan perang dingin lagi, melainkan dunia mulai menapaki perang tarif.

Cepat atau lambat, dampak langkah AS mendongkrak bea masuk produk impor itu akan dirasakan Indonesia, mengingat fakta tentang aktivitas ekspor-impor kedua negara. Indonesia, selama ini, ekspor mesin, peralatan listrik, produk garmen, lemak, minyak nabati hingga alas kaki. Per 2023 misalnya, nilai ekspor RI ke AS tercatat sebesar 23,3 miliar dolar AS. Tindakan unilateral AS itu sudah barang tentu menambah masalah bagi perekonomian nasional yang sedang tidak baik-baik saja seperti