Lazarus Demokrat Dorong Perluasan Program Hunian Konsolidasi Tanah Vertikal

"Pada tahun 2025 direncanakan dilakukan penataan terhadap 57 RW Kumuh. Dalam kaitannya dengan penataan RW Kumuh tersebut, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan, sejauh mana penataan RW Kumuh melalui Program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP dapat mencapai sasaran dalam menghilangkan status kumuh? mengingat banyaknya indikator yang digunakan untuk mengukur Status Kumuh," tuturnya.  

Pihaknya juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan BPS untuk dapat melakukan Evaluasi RW Kumuh secara menyeluruh sehingga dapat diketahui keberhasilan program penataan yang dilaksanakan selama ini.

Di lokasi yang sama, Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo, Ali Muhammad Johan mengungkapkan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 91,14 triliun. RAPBD DKI tahun 2025 ini meningkat 6,97% dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp85,20 triliun.

RAPBD DKI Jakarta tahun 2025 ini terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp81,68 triliun; Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,45 triliun; Belanja Daerah sebesar Rp82,32 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp8,81 trilun.

"Peningkatan APBD 2025 berasal dari penambahan Pendapatan Transfer yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik," kata Ali.***