Jelang Pemilu 2024, Kapolri Perintahkan Jajarannya Bentuk Satgas Anti Money Politics

KOSADATA - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Money Politics. Hal tersebut agar pesta demokrasi di Indonesia tetap berjalan lancar, aman dan damai. 

Sigit mengatakan, bahkan bila diperlukan pihaknya harus membentuk suatu sistem aplikasi pengaduan bersama terkait dengan Pemilu 2024. Tujuannya, agar dapat diketahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, khususnya di wilayah yang rawan versi Bawaslu maupun Polri. 

"Rekan-rekan harus ikuti, awasi sebaik-baiknya dari awal pemetaaan dan kerjasama dari gakkumdu dan bentuk Satgas anti-money politik untuk menciptakan Pemilu yang lebih demokratis dan tentunya kita bisa tahu apa yang terjadi di lapangan," ujar Sigit dalam keterangannya, Kamis (16/3/2023). 

Sigit turut menginstruksikan Bareskrim khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber untuk melakukan pemantauan serta pengawasan di dunia maya. Sebab, banyak isu di media sosial (medsos) yang berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari. 

"Melakukan Cooling System, Take Down bila diperlukan, kerja sama dengan Kominfo. Kemudian lakukan penegakan hukum pada waktunya, kalau memang itu kita anggap berbahaya, rawan, sifatnya SARA dan memecah belah persatuan-kesatuan. Kita harus ambil langkah tegas. Kita betul-betul bisa mapping dengan baik," tegasnya. 

Menurut Sigit, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Divisi TIK serta BSSN terkait sistem informasi Pemilu. 

Selain itu, Sigit juga menekankan soal penanganan kejahatan investasi dan keuangan. Menurutnya, Bareskrim Polri tidak perlu ragu untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terkait kejahatan pidana tersebut. 

"Lebih baik kita proses tegas, kita sita