Bebaskan 100 Persen PBB-P2, Bukti Pemprov DKI Berpihak Kelas Bawah

Yan Aminah

Jun 20, 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati - Ist

sebesar 100 persen dengan mengajukan permohonan pemutakhiran data NIK sepanjang hunian tersebut dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan, terkait pemutakhiran data NIK dilakukan di sistem pajak online melalui pajakonline.jakarta.go.id untuk mendapatkan pembebasan PBB-P2. Ketentuannya, NIK yang diinput adalah NIK untuk nama yang tertera pada SPPT PBB-P2.

Selain itu, data pajak daerah telah terhubung dengan data kependudukan, sehingga setiap NIK yang diinput akan langsung terverifikasi apakah NIK yang didaftarkan tersebut valid atau ada kesesuaian antara nama dan NIK.

Jika nama wajib pajak yang tertera pada SPPT PBB-P2 sudah meninggal dunia, maka proses pelayanan yang harus dilakukan adalah permohonan mutasi/balik nama PBB-P2. Pemutakhiran data NIK itu dilakukan bukan untuk mempersulit wajib pajak, namun diperlukan agar insentif yang diberikan tepat sasaran.

“Bagi orang yang memiliki rumah kedua dan seterusnya tidak akan mendapatkan insentif pembebasan 100 persen. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta yang berpihak kepada masyarakat bawah,” ujar Lusiana melalui keterangan tertulisnya pada Kamis (20/6).

Kendati begitu, sambung Lusi, objek pajak yang tidak mendapatkan pembebasan 100 persen tetap mendapatkan insentif berupa pembebasan 50 persen secara otomatis.