Bahkan, lanjut Ongen, oknum PPS dan PPK tersebut diduga sudah menerima upeti sebesar puluhan juta rupiah sejak sebelum pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eka Widodo, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit terhadap anggaran yang digunakan dalam pesta demokrasi tersebut.
