Sylviana Murni menegaskan akan terus mengawal kepemimpinan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Hal ini, sesuai dengan PP No.7/1977 apabila ada alasan-alasan yang kuat kepada ASN tertentu dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain yang diatur dengan Peraturan Presiden
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengingatkan tentang esensi tugas birokrasi yang semestinya mempermudah bukan mempersulit masyarakat dan mempercepat bukan memperlambat pelayanan.
Budi Prawira mengungkapkan, baru ada 16 Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang sudah masuk Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Pada tahun 2015, nilai Reformasi Birokrasi KLHK masih di angka 61.80, namun di tahun 2023, nilainya naik kategori A.
Sejak Dinakhodai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kementerian ATR-BPN juga berhasil menaikan indeks pelayanan publik (IPP) sehingga berhak juga mendapatkan Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
.jpeg)
