Tak Tepat Sasaran, Nasdem Minta Pemprov DKI Data Ulang Penerima KJP

KOSADATA - Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendataan ulang keluarga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus agar tepat sasaran.

“Saya mohon didata ulang karena ini sangat amat krusial karena sumbernya harus primer,” kata Wibi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Wibi menilai KJP Plus memang sudah tersalurkan kepada banyak masyarakat Jakarta. Tapi masih banyak penerima manfaat yang dinilai kurang tepat.

“Selama ini penerima manfaat KJP Plus yang diketahui masih membayar pajak kendaraan motor maupun mobil,” tutur Wibi.

Menurut dia, itu perlu diselidiki lantaran data penerima juga berasal dari dinas terkait mulai dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial.

“Dia punya mobil entah itu titipan atau bukan, saya tak tahu, tapi mungkin kita berprasangka baik. Ini salah dalam hal menentukan data,” jelas Wibi.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahmudah menjelaskan mengenai pemanfaatan KJP Plus yang diduga disalahgunakan di luar kegiatan sekolah.

“KJP Plus yang bisa diambil tunai ini banyak disalahgunakan dan dibuat untuk cicilan pinjaman daring hingga cicilan motor yang digunakan di luar kegiatan sekolah,” tutur Ida.

Ida menegaskan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan mengembalikan KJP Plus untuk kembali dijadikan non tunai sebagaimana mestinya.

“Selain itu, adanya ijazah siswa yang tertahan di sekolah lantaran ditemukan KJP Plus tidak tepat sasaran,” ungkap Ida.

Dia juga menyayangkan adanya kekurangan stok pasar sembako