Serapan Anggaran BPBD DKI Rendah, Penanganan Bencana Dipertanyakan

"Anggaran kita besar, tapi harus digunakan tepat guna. Kami mendorong agar OPD tidak hanya pandai menyusun program, tapi juga disiplin mengeksekusinya secara tepat waktu dan tepat sasaran," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu.

Dalam rancangan Perubahan APBD 2025 terdapat kenaikan anggaran dari Rp91,34 triliun menjadi Rp91,83 triliun. Mujiyono menyambut baik kenaikan anggaran untuk program prioritas seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Termasuk tambahan dana untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Namun, Mujiyono mengusulkan agar Pemprov DKI mulai mengalihkan belanja tanah ke program-program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, kecuali untuk proyek strategis nasional (PSN) yang memang sudah menjadi komitmen pemerintah pusat seperti proyek Giant Sea Wall.

"Setiap rupiah dalam APBD harus berpihak pada kesejahteraan warga. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena pemerintah daerah lamban bergerak," tandasnya.***