Pengelolaan Sampah Makin Kedodoran, Pemerintah Lebih Fokus Bangun Infrastruktur

masyarakat, dll. Merupakan bukti faktual sulit terbantahkan. TPA Buarngkeng merupakan model pengelolaan sangat buruk. Lokasinya sekitar 50-55 Km dari Ibukota Jakarta. 

 

Boleh dibilang, buruknya pengelolaan sampah di kabupaten/kota karena anggaran kecil atau miskin anggaran. Apalagi penggunaannya tidak tepat sasaran, tidak efesien, atau sarat suap dan korupsi. Variabel pengelolaan sampah, anggaran kecil dan korupsi pasti ada korelasinya. Dalam konteks ini bisa diuji secara ilmiah. Bisa juga merupakan hipotesis (kerja, alternatif) yang menunjukkan ada hubungan antara dua variabel atau lebih.  

 

Sejalan dengan itu porsi alokasi anggaran untuk kepentingan orang-orang miskin di sekitar TPA sampah juga kecil sekali. Misalnya dukungan anggaran untuk program/kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle). Jika ada, dukungan itu berupa teknologi, seperti bantuan mesin pencacah sampah organik, mesin pencacahan plastik, mesin pencucian plastik, dll. Beberapa kasus, mesin bantuan itu tidak bisa difungsikan karena terlalu kecil, kualitasnya jelek, kontra-produktif.  

 

Mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan untuk bantuan tersebut. Mestinya ada serangkaian pertemuan membuat perencanaan, survey lapangan, implementasi, dll. Jadi jenis/tipe mesin, seperti apa yang dibutuhkan, kapasitas produksi, dll. Secara sederhana mesin itu bisa dioperasikan secara produktif atau mendapat hasil besar, sehingga ada nilai keekonomiannya. Contoh ada kelompok yang minta bantuan mesin pencacah plastik kapasitas 2-2,5 ton/hari, ternyata yang diberikan kapasitas 3-4 kw/hari. 

 

Orang-orang miskin di sekitar pembuangan sampah, termasuk pemulung biasanya tinggal di rumah kecil semi permanen, atau gubuk-gubuk petak berderet dari material bekas, kumuh dan sanitasi buruk. Ukuran gubuk pemulung per pintu: 3x4 meter, 4x6 meter, dan ada yang lebih besar. Sehari-hari mereka menggunakan air sumur panthek atau bor kedalaman 11-12 meteran. Airnya tercemar

---

1 2 3 4 5