Menjadi DKJ, Jakarta Makin Menyala

dana (mandatory spending) untuk Kelurahan yang dipatok paling sedikit  5% (lima persen) yang berasal dari  APBD.

 

Alokasinya pun tidak mengambang, namun  wajib diperuntukan bagi penyeleaian  masalah sosial kemasyarakatan [vide Pasal 15 ayat (7) UU DKJ].

 

Untuk apa dan siapa mandatory spending  minimal 5% Kelurahan itu? Ini daftarnya: pangan dan papan lansia dan tidak bekerja; pendidikan gratis anak yatim piatu; modal kerja penyandang disabilitas; perbaikan gizi balita keluarga miskin; lapangan kerja anak putus sekolah; taman  bermain masyarakat daerah kumuh; fasilitas kegiatan agama di daerah kumuh; dasa wisma, pos yandu, PKK, jumantik; kelompok kerja  bank sampah mandiri yang dikelola kader dan rukun warga. Ini ikhtiar pemberdayaan warga, kota untuk semua dan mewujudkan keberlanjutan antara kota dengan komunitasnya (sustainability the city and community).

 

Pemberdayaan dan peremajaan Kelurahan itu  menyokong menyalanya Kota Global Jakarta, yang tata kelola,  transparansi dan akuntabitasnya kudu harus diawasi dan dijaga.

 

Dengan UU DKJ, kedudukan Pusat Perekonomian Nasional  dan Kota Global,  yang diberikan 15 kewenangan khusus  pada Provinsi DKJ maka  opini ini  mengendus  hawa kemajuan masa depan kota kemenangan ini dengan terbitnya UU DKJ.

 

Tak berlebihan menarasikan perubahan Jakarta & D’Essentials dari status DKI ke DKJ itu, namun Jakarta tak tergantikan.  Aduh:  menjadi Jakarta yang tak tergantikan itu takdir yang indah; dan romantis.  

 

Kita bikin (UU DKJ) romantis, esensial  Jakarta  tak habis-habis.  Dengan narasi ringkas ini, hemat saya kata “seakan” di awal opini ini sudah tak diperlukan lagi. Menjadi sesungguhnya “api abadi”  spirit Indonesia, Jakarta tak-kan selesai menyala. Cakep! Tabik Jakarta.  ***

---

1 2 3 4 5 6 7