Menillik Dugaan Pidana Hutang Pilkada Anies Baswedan dan Menanti Respon KPU-Bawaslu

juta,  dari pihak lain perorangan 75 juta dan dari badan hukum swasta paling banyak 750 juta.  

Ketentuan tentang pidana dana kampanye diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Penganti Undang- Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 187 ayat (7) disebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Dan pada Pasal 187 ayat (8) disebutkan “Calon yang menerima sumbangan dana kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.” Selain itu masih banyak lagi aturan tentang pidana dalam UU Pilkada tersebut. 

Terkait tentang aturan dana kampanye tersebut, mari kita tengok laporan dana kampaye pasangan Anies-Sandi pada KPUD Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data dari berbagai sumber, diketahui pada Pilkada putaran pertama pasangan Anies Sandi melaporkan biaya kampanye yang diperoleh berkisar senilai Rp 65,3 miliar.

Sebagian besar dana sumbangan dari pribadi Sandiaga Uno, yakni Rp 62,8 miliar. Sumbangan parpol Rp 1,1 miliar dan sumbangan badan hukum swasta Rp 900 juta. Sedangkan dana sumbangan dari Anies Baswedan tercatat senilai Rp 400 juta. Total dana

---

1 2 3 4 5 6