Kendalikan Pencemaran Udara, Truk dengan Emisi Kotor Terjaring Operasi Gabungan

KOSADATA — Sebanyak tujuh kendaraan berat kategori N dan O terjaring dalam Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 

Operasi yang berlangsung di Jalan Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat, Senin (21/7/2025) kemarin, dilakukan oleh tim gabungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Subdirektorat Penegakan Hukum (Gakkum) Polda Metro Jaya.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa kendaraan yang kedapatan melebihi ambang batas emisi akan dikenai sanksi tegas. 

“Pemilik kendaraan yang tidak memenuhi baku mutu emisi dapat dikenai pidana kurungan maksimal enam bulan atau denda hingga Rp 50 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Perda 2/2005,” ujar Asep dalam keterangannya, Selasa, 22 Juli 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) yang tengah digencarkan Pemprov DKI Jakarta. 

Asep menegaskan bahwa kendaraan berat berbahan bakar solar—seperti truk dan bus—merupakan penyumbang utama polusi udara dari sektor transportasi.

“Berdasarkan kajian Vital Strategies (2019) dan World Resources Institute (2023), kendaraan berat menyumbang lebih dari 50 persen partikulat halus PM2.5 di Jabodetabek,” ungkap Asep.

Karena itu, operasi gabungan tersebut secara khusus menyasar kendaraan berat untuk dilakukan uji emisi. 

Menurut Asep, apabila seluruh kendaraan berat memenuhi ambang batas emisi, kontribusi sektor transportasi terhadap pencemaran udara akan berkurang