Kemunduran Demokrasi Indonesia

Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua MK mengemukakan terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia. Hal itu dikemukakan pada saat membawakan pidato yang berjudul "Kemunduran Demokrasi dan Rule of Law." Pidato itu disampaikan dalam pengukuhannya sebagai profesor kehormatan di Melbourne Law School, Malbourne University, Kamis 27 Juli 2023.

Dia mengungkapkan enam faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas demokrasi di seluruh dunia, khususnya Indonesia.  Pertama, munculnya gelombang rasialisme dan Islamophobia di seluruh dunia. Kedua, meluasnya ujaran kebencian, permusuhan, disinformasi, dan miskomunikasi di ruang publik. 

Ketiga, gejala deinstitutionalisasi politik. Keempat, berkembangnya praktik benturan kepentingan antara bisnis dan politik. Kelima, munculnya kecenderungan baru dimana 4 kekuatan yang saya namakan “macro quaru-politica” yang meliputi “state, civil society, market, and the media” bergerak ke arah genggaman satu tangan kekuasaan. Keenam, ancaman adanya ancaman covid-19 yang dibajak dan disalahgunakan untuk membuat keputusan-keputusan kenegaraan yang tidak partisipatoris dan mengabaikan pentingnya prinsip “deliberative democracy” dan partisipasi publik yang substantif".

Jimly lebih lanjut menyampaikan bahwa ruang publik di Indonesia didominasi oleh ujaran kebencian antar golongan yang meluas ke persoalan-persoalan identitas berdasarkan ras, etnis dan agama dalam kontestasi politik.

LUMPUHNYA DEMOKRASI

Empat kekuatan yang bergerak ke arah genggaman satu tangan kekuasaan yang dikemukakan Prof. Jimly telah melumpuhkan institusi demokrasi yang sangat penting yaitu parlemen (DPR). Sebab sekitar 81,9 % anggota parlemen (DPR) dikuasai dan dikendalikan oleh Presiden. 

Dampaknya sangat merusak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, tidak ada check and balance antara DPR dan  Pemerintah. DPR telah berubah fungsi menjadi alat legitimasi penguasa.  Apa yang diinginkan presiden diamini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD) yang minoritas di parlemen, sama sekali tidak berdaya. Mereka tak obahnya kata pepatah "anjing menggonggong kafilah berlalu."

Kedua, tidak ada kontrol (pengawasan) DPR terhadap pemerintah, pada hal Lord Acton sudah lama mengingatkan "power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely," (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut).

Situasi yang terjadi sekarang ini lebih parah seperti  yang dikatakan Lord Acton karena Legislatif ( DPR) satu barisan dengan presiden, sehingga  korupsi semakin merajalela.

Ketiga, partai politik mati suri. Sejatinya partai politik memberi contoh dan teladan dalam melakukan demokrasi, melakukan pendidikan politik dan penyadaran politik.  Fakta yang kita saksikan, partai politik hanya sibuk menjelang pemilu. Sekarang ini sibuk mengurus calon legislatif, dan mencari mitra koalisi untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. 

Selain itu, para akademisi dari berbagai perguruan tinggi, memilih diam demi menyelamatkan diri dan keluarga. Semua takut, tidak berani menyampaikan kebenaran. 

Prof Jimly  mengatakan "aparat penegak hukum Indonesia telah mekakukan upaya untuk mengendalikan kebebasan di ruang publik, selama kurun waktu 9 tahun antara 2013-2021. Aparat penegak hukum memproses hukum sebanyak 393 orang warga berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Mereka umumnya dikriminalisasi karena alasan menyalahgunakan kebebasan di media sosial dengan menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian dan sikap permusuhan di ruang publik. Namun efek samping dari tindakan represif ini, kata Jimly, warga menjadi takut untuk menyampaikan pendapat di ruang publik.

Tak hanya itu, Jimly menuturkan bahwa banyak pejabat publik yang menggunakan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE itu untuk membungkam suara kelompok-kelompok warga yang kritis terhadap pemerintah.***