Heru Budi Kukuhkan Lagi 45 Pejabat Tinggi Era Anies

KOSADATA - Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono melantik 65 pejabat pimpinan tinggi pratama. Dalam kesempatan ini, Heru Budi mengukuhkan kembali 45 pejabat tinggi era Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan dan melantik 20 orang pejabat tinggi dengan jabatan baru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru, di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Mutasi dan rotasi, serta penyesuaian jabatan adalah dinamika yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi. Hal ini dilakukan kebutuhan untuk mendukung kinerja organisasi yang lebih baik," ujar Heru di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Pelantikan pejabat tinggi pratama ini dalam rangka tindak lanjut Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum:

a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/645/SJ Tanggal 2 Februari 2023;
b. Surat Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3236/B-AK.02.02/SD/K/2023 Tanggal 21 Maret 2023;
c. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-61/JP.00.02/01/2023;
d. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 213 Tahun 2023 Tanggal 21 Maret 2023 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
e. Surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 244/KG.02.01 tanggal 20 Maret 2023 hal Pertimbangan dan Persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap calon Walikota.

"Tujuannya dalam rangka percepatan pembangunan kota Jakarta dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kinerja para aparatur Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan good governance, serta mewujudkan sukses Jakarta untuk Indonesia," katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menambahkan, pelantikan ini telah melalui mekanisme yang berlaku dan merupakan hasil dari assesment berdasarkan mekanisme promosi dan mutasi yang ada di Pemprov DKI Jakarta.

Terkait masih ada jabatan tinggi pratama (eselon II) yang masih kosong, Sekda Joko mengharapkan akhir bulan ini akan segera terisi. Selama proses bidding jabatan dilakukan, jabatan kepala dinas yang masih kosong akan dipegang oleh seorang pelaksana tugas (Plt).

"Jabatan yang kosong dalam waktu dekat segera dilakukan bidding. Selama belum ada pejabat definitifnya, maka akan ditunjuk seorang Plt dan jabatan itu akan segera di-bidding," kata Joko.

Setelah pembacaan sumpah jabatan, dilakukan penandatanganan berita acara yang diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko dan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas yang diwakili oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi DKI Jakarta Arifin.

Berikut nama-nama pejabat tinggi yang menempati posisi baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta:

1. Nama: Alifianti Lestari

Jabatan lama: Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan

Jabatan baru: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja

2. Nama: Iwan Kurniawan

Jabatan lama: Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Jabatan baru: Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan

3. Nama: Wahyu Haryadi

Jabatan lama: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Jabatan baru: Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Nama: Firmansyah

Jabatan lama: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Jabatan baru: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

5. Nama: Yani Wahyu Purwoko

Jabatan lama: Wali Kota Administrasi Jakarta Barat

Jabatan baru: Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan

6. Nama: Uus Kuswanto

Jabatan lama: Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Jabatan baru: Wali Kota Administrasi Jakarta Barat

7. Nama: Widyastuti

Jabatan lama: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Jabatan baru: Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

8. Nama: Achmad Firdaus

Jabatan lama: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Jabatan baru: Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Transportasi

9. Nama: Andri Yansyah

Jabatan lama: Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Jabatan baru: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

10. Nama: Hari Nugroho

Jabatan lama: Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Jabatan baru: Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

11. Nama: Chaidir

Jabatan lama: Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Jabatan baru: Wakil Wali Kota Jakarta Pusat

12. Nama: Syaripudin
Jabatan lama: Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Jabatan baru: Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta

13. Nama: Sarjoko
Jabatan lama: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta

Jabatan baru: Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

14. Nama: Muhamad Mawardi
Jabatan lama: Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya

Jabatan baru: Kepala Biro Kepala Daerah Setda DKI Jakarta

15. Nama: Nahdiana
Jabatan lama: Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Jabatan baru: Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya

16. Nama: Hendra Hidayat
Jabatan lama: Wakil Wali Kota Jakarta Timur

Jabatan baru: Wali Wali Kota Jakarta Barat

17. Nama: Iin Mutmainmah

Jabatan lama: Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat

Jabatan baru: Wakil Wali Kota Timur

18. Nama: Indra Patrianto

Jabatan lama: Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa DKI Jakarta

Jabatan baru: Sekretaris Kota Jakarta Barat

19. Nama: Yayan Yuhana

Jabatan lama: Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta

Jabatan baru: Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda DKI Jakarta

20. Nama: Fredy Setiawan

Jabatan lama: Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

Jabatan baru: Kepala Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta.***