Diduga Ada Pamrih dan KKN, KPK Bisa Dalami Hutang Anies Lunas Karena Menang Pilkada

Artinya, bila hutang Anies Rp.92 miliar dianggap belum lunas atau baru dianggap lunas saat ini, maka laporan hutang Anies pada LHKPN adalah bukan Rp.7,60 miliar melainkan lebih dari itu. (Angka laporan harta Anies Baswedan yang akurat dapat di lihat pada LHKPN di LHKPN-KPK). 

Pada persoalan LHKPN Anies Baswedan tersebut dapat diduga ada persoalan “KREDIBILITAS” pemimpin jujur yang juga menjadi bagian dari perhatian KPK. 

Jadi intinya, peryataan pengakuan hutang Pilkada Anies Baswedan ketika menjawab pertanyaan Merry Riana soal hutang Rp.50 miliar yang tayang di channel Youtube Merry Riana, Jumat (10-2-23) adalah blunder. Terlebih, Anies Baswedan juga mengakui menandatangani surat pernyataan hutang. 

Dengan demikian, peryataan pengakuan hutan Anies Baswedan tersebut selain memunculkan dugaan pidana pilkada dan dugaan pembohongan publik juga dapat merembet pada hal lain yaitu dugaan ada Pamrih dan KKN, khususnya dugaan korupsinya. 

Sejatinya pengakuan hutang Pilkada 2017 Anies Baswedan adalah masalah besar. Tentang anggapan mindset baru juga keliru. Bila tidak diluruskan maka seolah-olah dapat dianggap wajar dan benar. Padahal malah sebaliknya, merupakan tindakan fatal. 

Bila merujuk aturan Pilkada, masalah hutang Pilkada Anies Baswedan ini adalah kesalahan yang yang dapat berujung menjadi bumerang. Selain itu bisa menjadi preseden. Untuk itu, pemerintah sebaiknya dapat cepat merespon permasalahan ini. 

Betapa pun kusutnya masalah hutang Pilkada Anies Baswedan tetap harus diurai. Alasannya karena Pilkada harus dijalankam seseuai peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, tujuan diselenggarakannya Pilkada adalah untuk mencari pemimpin yang jujur dan cakap. 

Untuk itu, aggar permasalahan ini tidak menjadi preseden, maka sebaiknya pemerintah dapat segera merespon masalah ini. Menjadi aneh bin ajaib bila masalah besar ini tidak