Catatan Politik Senayan, Fokus Pulihkan Ekonomi Nasional

APBN 2025 praktis tak terhindarkan, terutama karena penerapan kebijakan politik subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat. Pekan kedua Oktober 2024, harga minyak mentah dunia dilaporkan naik lagi karena pasar cemas akan terjadinya gangguan arus pasok menyusul kesiapan militer Israel membalas serangan Iran. Faktor lain yang juga ikut menaikkan harga minyak adalah perkiraan meningkatnya permintaan di Amerika Serikat (AS) setelah beberapa wilayah di negara itu porak poranda diterjang badai Milton.

 

Pada Senin (7/10), dilaporkan bahwa kontrak berjangka untuk minyak jenis Brent naik tajam 3,84 persen ke level 81,14 dolar AS per barel, sementara minyak jenis WTI naik 3,97 persen ke level 77,50 dolar AS per barel. Semua orang tahu bahwa kenaikan harga minyak akan selalu berdampak ke APBN dalam wujud gelembung subisidi BBM.  

 

Masalahnya menjadi cukup pelik karena para ekonom yang membantu Prabowo mengemukakan APBN 2025 kekurangan dana. Drajad Wibowo, selaku anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto, mengemukakan bahwa untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, dibutuhkan tambahan belanja negara di APBN 2025 sebesar Rp 300 triliun.

 

Indikator lain yang juga harus disikapi dengan bijaksana adalah melemahnya kinerja sektor manufaktur dalam negeri. Dampak negatif menurunnya produktivitas sektor manufaktur nyata-nyata melebar ke beberapa aspek. Antara lain, terjadinya gelombang PHK yang berkelanjutan, menurunnya permintaan atau konsumsi masyarakat akibat melemahnya daya beli, yang kemudiam memunculkan data tentang deflasi beruntun.

 

Kinerja manufaktur dalam negeri dicerminkan oleh data purchasing manager’s index (PMI) atau indeks pembelian manajer. PMI dipahami sebagai persepsi para manajer pembelian tentang dinamika pasar. Dari mereka bisa diketahui apakah pasar terus berkembang, tetap sama atau daya

---

1 2 3 4 5