APBD DKI 2026 Naik Rp2,98 Triliun, Ima Mahdiah Minta Pemprov Stop Belanja Boros

KOSADATA — Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) resmi memulai pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026.

TAPD mengusulkan pagu APBD 2026 sebesar Rp94,85 triliun, meningkat Rp2,98 triliun dari APBD Perubahan 2025 yang sebelumnya di angka Rp91,86 triliun.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar lebih ketat dalam mengendalikan belanja barang dan jasa.

Ima meminta TAPD berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar memperoleh harga satuan yang lebih efisien.

“Pemprov bisa hemat 20-30 persen kalau belanja barang dan jasa tidak melebihi harga pasar. Anggarannya bisa dialihkan ke kebutuhan masyarakat seperti modal usaha dan lapangan pekerjaan,” ujar Ima dilansir laman resmi DPRD DKI Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025.

Ima juga menegaskan agar Pemprov memprioritaskan program yang menyentuh persoalan mendasar Jakarta, seperti kemacetan dan banjir.

"Jangan sampai ada program-program yang tidak urgent dimasukkan di tahun 2026. Kita harus fokus menyelesaikan janji-janji kampanye gubernur dan wakil gubernur," katanya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata memaparkan, pagu APBD DKI Jakarta 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah Rp85,27 triliun, Belanja Daerah Rp87,29 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp9,57 triliun, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp7,55 triliun.

"Postur anggaran ini sudah mengakomodasi belanja mandatory seperti pendidikan, kesehatan, dan