Subsidi Transjakarta Tinggi, Demokrat: Harus Berbasis Ticketing

Tak kalah penting, lanjut Ali Johan, Pemprov DKI Jakarta juga harus segera mengimplementasikan pembatasan kendaraan melalui penerapan Jalan berbayar (electronic road pricing) secara bertahap pada area atau kawasan yang transportasi publiknya sudah lengkap.

Terpisah, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengungkapkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan cakupan layanan angkutan umum dalam pembangunan transportasi publik. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah jaringan transportasi antara lain melalui pembangunan konstruksi ekstensifikasi jaringan MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta Transjakarta. 

Saat ini, katanya, cakupan layanan angkutan umum sampai dengan bulan Oktober 2024, telah mencapai 84,6 luas wilayah atau 90,5 persen populasi masyarakat Jakarta

"Beberapa upaya juga dilakukan dalam mewujudkan integrasi transportasi melalui enam dimensi integrasi, seperti integrasi fisik, integrasi layanan, integrasi rute atau lintasan, integrasi sistem pembayaran, integrasi tarif, serta integrasi data dan informasi," tandasnya.***