Skandal Produk Halal Palsu: DPR Desak Penindakan Hukum dan Reformasi Sertifikasi

Lebih jauh, ia meminta BPJPH melakukan evaluasi internal guna menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam lembaga. “Kalau ada yang terlibat, pemecatan harus jadi pilihan. Integritas lembaga tidak boleh dikompromikan,” tandasnya.

Menurutnya, pelarangan unsur babi dalam produk halal bukan hanya soal syariat, tapi juga menyangkut aspek kepercayaan dan keamanan pangan. “Kejadian ini harus menjadi momentum perbaikan total sistem jaminan halal kita,” pungkas Asep. (***)