Sejak 2015, Kementerian PUPR Rampungkan 15 Pos Lintas Batas Negara

KOSADATA - Sejak tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara dan mengurangi disparitas serta memeratakan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan perbatasan. 

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal (Dirjen) Perumahan M. Hidayat mewakili Kementerian PUPR pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 dan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029 di Jakarta, Kamis (6/6/2024). 

"Sejak tahun 2015 hingga 2024 ditargetkan pembangunan 18 PLBN dengan capaian hingga tahun 2023 sebanyak 15 PLBN selesai terdiri dari 7 PLBN yang dibangun pada gelombang I yaitu Aruk, Entikong, Badau (Kalbar), Mota’ain, Motamasin, Wini (NTT), dan Skouw (Papua)," kata Hidayat.

Selanjutnya dikatakan Hidayat, sebanyak 8 PLBN diselesaikan pada pembangunan gelombang II yaitu Serasan (Kepri), Jagoi Babang (Kalbar), Sei Pancang/Sei Nyamuk (Kaltara), Napan (NTT), Yetetkun, Sota (Papua Selatan), Long Nawang, dan Labang (Kaltara).

Ditambahkan Hidayat, sementara 2 PLBN belum dilaksanakan yaitu Sei Kelik (Kalbar) karena akses jalan menuju PLBN tidak layak serta adanya permasalahan lahan, dan PLBN Oepoli (NTT) karena permasalahan batas negara dengan Timor Leste yaitu pada penentuan titik koordinat antara segmen Naktuka dan Citrana.

"Sementara 1 PLBN dilakukan penghentian kontrak yaitu Long Midang (Kaltara) karena terkendala akses menuju lokasi dan akan dilanjutkan apabila sudah ada akses memadai untuk penyelesaian pekerjaan," ujar Hidayat.