Presiden Kecam Beras Oplosan, Pramono Didesak Copot Direksi Food Station

KOSADATA – Desakan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk mengambil langkah tegas terhadap jajaran direksi PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) makin menguat. 

Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto—akrab disapa SGY—mendorong Pramono menonaktifkan sementara direksi dan dewan pengawas FSTJ guna menjamin objektivitas proses penyelidikan kasus dugaan pengoplosan beras.

“Langkah ini penting agar investigasi berjalan transparan dan tidak ada intervensi dari internal perusahaan,” ujar SGY kepada wartawan, Kamis, 24 Juli 2025.

SGY menilai Gubernur Pramono sejauh ini masih bersikap hati-hati dan menunggu hasil resmi dari Kepolisian maupun Kejaksaan. Namun, ia menegaskan bahwa langkah nonaktifkan direksi semestinya bisa dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian sekaligus komitmen terhadap transparansi.

Kasus dugaan pengoplosan beras mencuat usai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil investigasi selama 18 hari, dari 6 hingga 23 Juni 2025. Investigasi dilakukan terhadap 268 sampel dari 10 provinsi. 

Hasilnya, 85,56 persen beras premium tak memenuhi standar mutu dan 59,78 persen dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Untuk beras medium, kondisi lebih memprihatinkan: 95,12 persen dijual di atas HET.

PT Food Station terseret dalam pusaran isu setelah disebut dalam laporan temuan 212 merek beras yang diduga terlibat pengoplosan. Meski Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI menyebut FSTJ tidak terbukti melakukan praktik tersebut, Gubernur Pramono tetap memanggil direksi untuk klarifikasi.

Polemik ini mendapat perhatian langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.