Prabowo Bikin 8 Lembaga Baru, Pakar UGM: Anggaran Negara Bisa Bengkak

Salah satu contoh lembaga yang tengah disiapkan pemerintah ialah Badan Penerimaan Negara. Lembaga ini dirancang sebagai badan otorita yang bergerak lebih lincah dan langsung bertanggung jawab kepada presiden. 

Menurut Subarsono, struktur semacam ini memang dapat mempercepat reformasi fiskal, tetapi berisiko menambah beban presiden sekaligus memperkuat sentralisasi kekuasaan.

“Implikasi politiknya bisa ke arah pergeseran kekuasaan yang makin sentralistik, sementara dari aspek sosial akan muncul mutasi pegawai dan kebutuhan penyesuaian kompetensi. Ini semua perlu waktu dan perencanaan matang,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam International Conference on Infrastructure (ICI) di JCC Senayan, 12 Juni lalu, menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah lembaga baru. 

Selain Badan Penerimaan Negara, Presiden RI, Prabowo Subianto telah membentuk delapan lembaga anyar, antara lain Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pangan Indonesia (BPI) Danantara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Proliferasi lembaga baru ini mestinya dilakukan secara cermat, dengan kajian akademis dan pertimbangan implikasi ekonomi, politik, dan sosial. Jangan sampai kebijakan yang tergesa malah menimbulkan masalah baru,” kata Subarsono.***